Komit Tindak Kasus Perdagangan Orang, Satgas TPPO Polda NTB Bongkar Perkara TPPO di NTB

Mataram NTB - Kembali Tim Subsatgas Penegakan Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB kembali berhasil melakukan pengungkapan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada 9 Juni 2023 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah - NTB.

Berdasarkan Laporan Polisi bernomor 63 / SPKT / Polda NTB tertanggal 8 Juni 2023 terkait adanya 4 korban (Pelapor dan 3 saksi) yang direkrut untuk bekerja ke luar negeri akan tetapi ditelantarkan. Atas peristiwa tersebut kembali ke lombok dan melaporkan ke Polda NTB.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024 Polresta Mataram Gelar TFG Sispam Kota Mataram

Keterangan ini disampaikan dalam konferensi pers Pengungkapan kasus TPPO yang dilaksanakan Polda NTB di Command Center, Senin (12/06/2023).

Hadir pada kegiatan tersebut Waka Polda NTB Brigjen Pol Drs. Aspan Ruslan selaku Kasatgas TPPO Polda NTB,   Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin SIK selaku Kasubsatgas TPPO bidang Humas, Dir. Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan SIK selaku Kasubsatgas I bidang Penindakan, Dir. Binmas Polda NTB Kombes Pol Desy Ismail SIK., selalu Kasubsatgas TPPO bidang Pencegahan serta dihadiri pula oleh kedua tersangka TPPO.

Baca juga: Beri Rasa Aman, Polres Sumbawa Lakukan Patroli Pasar Dan Tempat Keramaian

Dalam keterangan pembukanya, Waka Polda NTB selaku Kasatgas TPPO Polda NTB yang juga memimpin Konferensi pers tersebut mengatakan bahwa acara yang dipimpinnya kali ini adalah hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Subsatgas Penegakan Dit Reskrimum Polda NTB, dan pasa hari sebelumnya pengungkapan juga telah dilakukan oleh Subsatgas TPPO Polres Lombok Barat dengan korban seorang perempuan dewasa dan berhasil mengamankan satu orang tersangka, kemudian Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap satu kasus dengan korban anak yang ditawarkan bekerja keluar negeri dan mengalami ekploitasi, kasus tersebut mengamankan 1 tersangka.

Baca juga: Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Empang Amankan Puluhan Botol Miras

"Untuk kasus yang diungkap oleh Polda NTB pada 9 Juni 2023 ada 4 korban dan mengamankan 2 terduga yang kini ditetapkan tersangka oleh Dit. Reskrimum Polda NTB, "ucapnya.

Sementara itu Kasibsatgas I yakni Dir. Reskrimum Polda NTB menceritakan Kronologis singkat pengungkapan Kasus yang mengakibatkan korban rugi puluhan juta rupiah tersebut, bahwa pada November 2022 hingga Maret 2023 di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lombok Jaya Internasional, salah seorang terduga yang kini telah di tetapkan tersangka (S) telah. merekrut 4 orang sebabagai CPMI ke Arab Saudi, dimana korban dibebankan biaya pemberangkatan sebesar 14 hingga 20 Juta rupiah kepada masing-masing korban, sehingga diperkirakan total kerugian korban mencapai 80 juta rupiah.

Baca juga: Upaya Antisipasi Kamtibmas, Polsek Kawasan Pelabuhan Poto Tano Lakukan KRYD

Namun setelah dikirim ke Jakarta ke 4 korban di tempatkan di salah satu Kos-kosan di wilayah Jakarta. Setelah kurang lebih 3 bulan menunggu keempat korban tidak kunjung di berangkatkan. Korban akhirnya memutuskan untuk kembali ke NTB karena merasa tidak ada kejelasan.

Dari Pengungkapan tersebut diamanksn tersangka pelaku S, Pria 41 tahun, alamat Lombok Tengah dan HW, Pria 38 tahun Alamat Lombok Tengah. Bersama itu tim berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti seperti satu unit Sepeda Motor, 4 lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan dan pemberangkatan ke luar negeri, 1 lembar boarding pass lion air, 2 unit Hp tersangka, 3 SIM card tersangka, 1 CPU, 2 Spanduk organisasi, 1 bendel blangko kosong perekrutan PMI, 4 buah buku tabungan, 1 bendel surat Keterangan dari Disnakertran serta 6 buah ATM milik kedua tersangka.

Baca juga: Adang Daradjatun Minta Kejelasan Penindaklanjutan Rekomendasi PPATK oleh Aparat Penegak Hukum

Sementara korban yakni S, MI, AS dan WA merupakan warga masyarakat pulau Lombok.

Atas peristiwa tersebut kedua tersangka dikenakan pasal 10, pasal 11 Jo. Pasal 4 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau pasal 81 Jo..pasal 69 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan ancaman paling rendah 3 tahun Penjara. (Adb)